PMI Kabupaten Jombang Ikuti Webinar Lintas Sektor Perlindungan Kesehatan Reproduksi Perempuan, Perkuat Komitmen Eliminasi P2GP di Kabupaten Jombang

Upaya peningkatan kualitas kesehatan reproduksi perempuan terus diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor di wilayah Kabupaten Jombang. Salah satunya diwujudkan melalui kegiatan Rapat Koordinasi Kesehatan Reproduksi Lintas Sektor bertajuk “Webinar Perlindungan Kesehatan Reproduksi Perempuan melalui Eliminasi P2GP” yang diselenggarakan oleh Forum Penyelenggaraan Kesehatan Reproduksi Kabupaten Jombang bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang pada Kamis, 27 Februari 2026 secara daring melalui Zoom Meeting.

Kegiatan ini diikuti oleh sekitar 80 peserta dari berbagai unsur perangkat daerah, organisasi masyarakat, lembaga layanan perlindungan perempuan dan anak, akademisi, media, hingga organisasi kemanusiaan. PMI Kabupaten Jombang turut berpartisipasi sebagai peserta undangan yang diwakili oleh Nur Chasanah Febby Ani, S.Kep., Ns., sebagai bagian dari penguatan kapasitas relawan dalam mendukung promosi kesehatan masyarakat.

Webinar diawali dengan pembukaan sekaligus keynote speech oleh Dr. Fitrijah, M.M., selaku Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat yang menegaskan pentingnya perlindungan kesehatan reproduksi perempuan sebagai bagian dari pembangunan kesehatan masyarakat yang berkelanjutan. Dalam paparannya, disampaikan bahwa eliminasi praktik P2GP memerlukan sinergi lintas sektor, tidak hanya dari tenaga kesehatan, tetapi juga institusi pendidikan, tokoh agama, organisasi sosial, serta masyarakat luas.

Materi pertama disampaikan oleh Dr. Devi Rahayu, S.H., M.Hum., Ketua Divisi Pendidikan Komnas Perempuan yang mengulas aspek hukum dan hak asasi perempuan terkait praktik P2GP. Ia menyoroti dampak medis, psikologis, serta sosial yang dapat dialami perempuan akibat praktik yang berisiko terhadap kesehatan reproduksi. Penekanan juga diberikan pada pentingnya pendekatan edukatif berbasis perlindungan hak perempuan sebagai strategi pencegahan.

Selanjutnya, materi kedua disampaikan oleh Dr. H. Kholilur Rohman, M.H.I., Kepala Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. Dalam pemaparannya dijelaskan perspektif hukum Islam mengenai perlindungan perempuan melalui prinsip kemaslahatan, kesehatan, serta tanggung jawab sosial dalam menjaga keselamatan individu dan keluarga.

Kegiatan dipandu oleh moderator Ziyana Walidah dari WCC Jombang yang mengarahkan jalannya diskusi secara interaktif. Sesi tanya jawab berlangsung aktif dengan berbagai pandangan dari peserta lintas instansi terkait strategi implementasi edukasi kesehatan reproduksi di masyarakat. Diskusi tersebut sekaligus memperkuat kesepahaman bersama mengenai pentingnya eliminasi praktik P2GP sebagai bagian dari perlindungan hak kesehatan perempuan.

Melalui kegiatan ini, peserta memperoleh peningkatan pemahaman terkait dampak medis, psikologis, sosial, dan hukum dari praktik yang membahayakan kesehatan reproduksi perempuan. Selain itu, forum ini juga memperkuat jejaring koordinasi antar organisasi perangkat daerah, lembaga layanan, organisasi masyarakat, serta institusi pendidikan dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus secara terpadu.

Bagi PMI Kabupaten Jombang, partisipasi dalam webinar ini memberikan tambahan wawasan strategis untuk mendukung kegiatan promosi kesehatan, edukasi masyarakat, serta penguatan perlindungan perempuan melalui pendekatan kemanusiaan berbasis komunitas. Komitmen bersama yang dibangun diharapkan mampu mendorong edukasi berkelanjutan melalui fasilitas kesehatan, sekolah, organisasi keagamaan, dan komunitas masyarakat.

Kegiatan berlangsung dengan lancar tanpa kendala teknis. Sebagai tindak lanjut, peserta merekomendasikan penguatan sosialisasi berbasis komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) yang mudah dipahami masyarakat, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dan kader, serta perlunya monitoring dan evaluasi berkala terhadap implementasi program perlindungan kesehatan reproduksi perempuan di Kabupaten Jombang agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas dan berkelanjutan.